 |
| Pembukaan (menyanyikan Lagu Kebangsaan) |
Jakarta, 18 Mei
2015. Mengambil Lokasi di Sekitaran Gading Serpong Tangerang, Banten. 4 (empat)
lingkungan Peradilan se-Jakarta mengadakan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi
Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016. Acara yang berlangsung dari
tanggal 18 -20 Mei Resmi dibuka pada pukul 20.30 WIB. Susunan Pembukaan yang
dilakukan secara sederhana dan simbolis ini dimulai dengan Pembukaan,
Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan dari
ketua Panita, diteruskan sambutan dari Panitera/ Sekertaris Pengadilan Tinggi
Jakarta sekaligus Seromonial pembukaan dengan diserahkannya Pagu Indikatif dan
ditutup dengan Pengarahan Teknis.
Dalam
Sambutannnya selaku Panitia Bapak Nursany, Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi
Agama Jakarta, menerangkan acara ini merupakan jawaban atas surat dari Ka.BUA
tanggal 25 April 2015 No 95/BUA/04/2015 tentang penyusunan pagu RKAKL. Adapun
peserta yang hadir sekitaran 100 peserta dengan rincian Pengadilan Agama 22
Peserta, Pengadilan Tata Usaha Negara 30 orang, Pengadilan Umum sebanyak 20 Peserta dan Pengadilan
Militer 20 orang. Adapun pembiayaan kegiatan penyususunan pagu dibebankan kepada
masing-masing satuan kerja.
 |
| Penyerahan Pagu |
Harapan Bapak
Nursani selaku panitia adalah penyusunan RKAKL dapat berjalan dengan tepat waktu dan RKAKL
dapat tersusun dengan baik sesuai dengan Anggaran berbasis Kinerja yang akuntanbel
dan dapat dipertanggungjawabkan. Selaku panitia beliau juga
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan
dari penyelanggaraan acara.
Menyambung
ucapan Panitia, Bapak DR. H Teuku Ilzanor, SE selaku Panitera/Sekretaris
PengadilanTinggi Jakarta, mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia yang
sudah bersusah payah sehingga terlaksananya acara. Mahkamah Agung Republik
Indonesia telah menyusun semua program-programnya selama 25 tahun kedepan dan
tertuang dalam “Blue Print” 2010 -2035 Cetak biru untuk dapat mewujudkan
Peradilan yang Agung. Reformasi Perencaan dan Anggaran yang termasuk didalamnya
Anggaran Terpadu, Anggaran berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluan Jangka
Menengah harus diperhatikan secara seksama.
Meskipun secara
umum Alokasi Tahun Anggaran 2015 belum memadai dan tidak memenuhi beberapa
kebutuhan jenis belanja seperti belanja modal, dalam hal perbaikan gedung dan
belanja perawatan-perawatan seperti perawatan Kendaraan Dinas yang beberapa
lalu dihibahkan Mahkamah Agung kepada Satuan kerja.
 |
| Peserta koordinasi |
Mindset, Pola
Pikir Mahkamah Agung difokuskan kepada
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini diperlukan sinergi dari
kita semua jajaran peradilan untuk mencapai Indikator dan kegiatan output yang
optimal.
Dalam hal pagu
2016 yang belum sesuai dengan harapan, jangan kiranya menjadi hambatan.
Terlebih 4 (empat) Peradilan di Jakarta yang dijadikan tolak ukur bagi
Peradilan-Peradilan di daerah. Harapan
Beliua sendiri adalah agar acara dapat berjalan dengan baik demi Mewujudkan
Badan Peradilan yang Agung. Selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan
Tinggi Jakarta beliau didaulat untuk membuka secara simbolis dengan memberikan
Pagu indikatif kepada masing-masing perwakilan 4 (empat) Peradilan di Jakarta.
Bapak Arifin
Samsurijal, selaku perwakilan Anggaran Mahkamah Agung RI. Memberikan penekanan
kepada surat KMA 128 yang berfokus kepada Pelayanan Publik, Percepatan
Penyelesaian Perkara, Membuat nyaman para pencari Keadilan dan Percepatan
Informasi penyelesaian perkara para pencari keadilan.
Pencapaian Mahkamah
Agung RI dalam hal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang anggaran. Didapat
dari laporan keuangan yang akuntanbel, Penggunaan Teknologi Informasi dalam
laporan keuangan seperti KOMDANAS, MARI sebagai Pilot Project Audit Kinerja.
MARI sebagai satu-satunya lembaga yang siap dilakukan audit kinerja oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diharapkan dapat dijadikan Standarisasi Audit
Kinerja bagi lembaga lainnya.
Dengan dispilin
kerja yang terukur, diharapkan seluruh satuan kerja sudah melakukan review SOP
sesuai dengan PERMA 002 tahun 2012.
Dilakukannya
pengawasan melekat dab sterilisasi dari pihak ketiga. Diadakan evaluasi secara
berkala kinerja dan tingkah laku para pegawai dalam hal sterilisasi ruangan untuk menghindari pegawai peradilan
berhadapan langsung dengan para pihak sehingga peradilan dapat berjaln secara
objektif dan sewajarnya.
Out Comes dan
manfaat kinerja Mahkamah Agung yang terukur, paska KMA 128 tahun 2014 semua
kegiatan Mahkamah Agung tidak berorientasi pada terlaksananya kegiatan dan
terserapnya anggaran, namun sudah berorientasi pada hasil dan manfaat serta
berorientasi pada performa kinerja yang merupakan tuntutan peningkatan
pelayanan publik.
Akhir kata,
semoga acara ini berlangsung dengan baik dan dapat menyusun anggaran secara efektif
dan efisen demi mencapai Badan Peradilan yang Agung.
 Lingkungan Peradilan Se-DKI Jakarta.){kind=link}