Mengambil lokasi di selasar depan ruang persidangan, seluruh
keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkumpul untuk merayakan
secara sederhana. Hanya pemotongan tumpeng sembari diiringi riuh rendah tepuk
tangan dan lagu selamat ulang tahun dari grup band Zamrud.
Jumat pagi, 13 Januari 2022, bertepatan dengan Ulang Tahun
Peradilan Tata Usaha Negara, perayaan sederhana sejatinya akan berjalan,
dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Hymne
Mahkamah Agung, Hymne Peratun dan ditutup dengan Mars Peratun yang menggugah
semangat untuk memberikan pelayanan terbaik dan menumbuhkan rasa cinta terhadap
peradilan tata usaha negara.
Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
Bpk. Indaryadi, S.H., M.H. selain mengajak untuk mengucapkan syukur kepada
Tuhan juga memberikan beberapa pesan diantaranya adalah untuk tetap menjaga kepercayaan
yang sudah publik berikan selama ini.
Demi tegaknya negara hukum dapat terwujud.
Disela-sela sambutannya Bapak Ketua juga mengajak kembali mengingat sejarah dan awal pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan
lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk dan ditandai dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan
dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata
kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang
dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin
terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di
bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan
terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa
Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,
kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 |
| (Ka-Ki) Ketua PTUN Jakarta Bpk. Indaryadi, S.H., M.H & Wakil Ketua Bpk Kusman, S.IP., S.H, M.H. |
Pada awal pendirian hanya ada 4 Pengadilan Tinggi yang membawahi
pengadilan tata usaha negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
(PT.TUN. Jakarta), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PT.TUN. Subaya),
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT.TUN. Medan) dan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN. Makassar). Namun sekarang seiring
perkembangan dan kebutuhan telah terbentuk 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara baru yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang (PT.TUN. Palembang),
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado (PT.TUN. Manado), Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Banjarmasin (PT.TUN. Banjarmasin) dan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Mataram (PT.TUN. Mataram).
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terletak di Jalan A
Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang Jakarta Timur Telp. (021) 4805256 Website
ptun-jakarta.go.id dan Email jakarta@ptun.org.
Dengan kompentesi absoulut terkait dengan sengketa tata usaha negara dan
administrasi pemerintahan. Sebagai informasi tambahan saja, Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta adalah satu-satunya pengadilan 1 A khusus.
Terakhir ketua menutup dengan berujar “Kepercayaan yang sudah publik berikan harus dijaga demi terwujudunya negara hukum. Oleh karena itu, sebagai peringatan di hari ulang tahun PERATUN yang ke 31 mari bersama untuk dapat terus meningkatkan profesionalitas, integritas dan kapabalitas.”
Tanpa berlama-lama, acara pemotongan tumpeng dilakukan. Selesai
dengan ramah tamah acara dilanjutkan dengan keseruan kuis-kuis menarik untuk
mengenal lebih dekat sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Demi Terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Agung.
