Selasa, 19 Mei 2015

Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif Tahun 2016 pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se-DKI Jakarta.



Pembukaan (menyanyikan Lagu Kebangsaan)
Jakarta, 18 Mei 2015. Mengambil Lokasi di Sekitaran Gading Serpong Tangerang, Banten. 4 (empat) lingkungan Peradilan se-Jakarta mengadakan kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016. Acara yang berlangsung dari tanggal 18 -20 Mei Resmi dibuka pada pukul 20.30 WIB. Susunan Pembukaan yang dilakukan secara sederhana dan simbolis ini dimulai dengan Pembukaan, Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan dari ketua Panita, diteruskan sambutan dari Panitera/ Sekertaris Pengadilan Tinggi Jakarta sekaligus Seromonial pembukaan dengan diserahkannya Pagu Indikatif dan ditutup dengan Pengarahan Teknis.

Dalam Sambutannnya selaku Panitia Bapak Nursany, Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, menerangkan acara ini merupakan jawaban atas surat dari Ka.BUA tanggal 25 April 2015 No 95/BUA/04/2015 tentang penyusunan pagu RKAKL. Adapun peserta yang hadir sekitaran 100 peserta dengan rincian Pengadilan Agama 22 Peserta, Pengadilan Tata Usaha Negara 30 orang, Pengadilan  Umum sebanyak 20 Peserta dan Pengadilan Militer 20 orang. Adapun pembiayaan kegiatan penyususunan pagu dibebankan kepada masing-masing satuan kerja. 


Penyerahan Pagu
Harapan Bapak Nursani selaku panitia adalah penyusunan RKAKL  dapat berjalan dengan tepat waktu dan RKAKL dapat tersusun dengan baik sesuai dengan Anggaran berbasis Kinerja yang akuntanbel dan dapat dipertanggungjawabkan. Selaku panitia beliau juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dari penyelanggaraan acara.

Menyambung ucapan Panitia, Bapak DR. H Teuku Ilzanor, SE selaku Panitera/Sekretaris PengadilanTinggi Jakarta, mengucapkan terimakasih atas kerja keras panitia yang sudah bersusah payah sehingga terlaksananya acara. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyusun semua program-programnya selama 25 tahun kedepan dan tertuang dalam “Blue Print” 2010 -2035 Cetak biru untuk dapat mewujudkan Peradilan yang Agung. Reformasi Perencaan dan Anggaran yang termasuk didalamnya Anggaran Terpadu, Anggaran berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluan Jangka Menengah harus diperhatikan secara seksama. 

Meskipun secara umum Alokasi Tahun Anggaran 2015 belum memadai dan tidak memenuhi beberapa kebutuhan jenis belanja seperti belanja modal, dalam hal perbaikan gedung dan belanja perawatan-perawatan seperti perawatan Kendaraan Dinas yang beberapa lalu dihibahkan Mahkamah Agung kepada Satuan kerja. 

Peserta koordinasi
Mindset, Pola Pikir Mahkamah Agung  difokuskan kepada memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini diperlukan sinergi dari kita semua jajaran peradilan untuk mencapai Indikator dan kegiatan output yang optimal.

Dalam hal pagu 2016 yang belum sesuai dengan harapan, jangan kiranya menjadi hambatan. Terlebih 4 (empat) Peradilan di Jakarta yang dijadikan tolak ukur bagi Peradilan-Peradilan di daerah.  Harapan Beliua sendiri adalah agar acara dapat berjalan dengan baik demi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Selaku Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta beliau didaulat untuk membuka secara simbolis dengan memberikan Pagu indikatif kepada masing-masing perwakilan  4 (empat) Peradilan di Jakarta.

Bapak Arifin Samsurijal, selaku perwakilan Anggaran Mahkamah Agung RI. Memberikan penekanan kepada surat KMA 128 yang berfokus kepada Pelayanan Publik, Percepatan Penyelesaian Perkara, Membuat nyaman para pencari Keadilan dan Percepatan Informasi penyelesaian perkara para pencari keadilan. 

Pencapaian Mahkamah Agung RI dalam hal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang anggaran. Didapat dari laporan keuangan yang akuntanbel, Penggunaan Teknologi Informasi dalam laporan keuangan seperti KOMDANAS, MARI sebagai Pilot Project Audit Kinerja. MARI sebagai satu-satunya lembaga yang siap dilakukan audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diharapkan dapat dijadikan Standarisasi Audit Kinerja bagi lembaga lainnya. 

Dengan dispilin kerja yang terukur, diharapkan seluruh satuan kerja sudah melakukan review SOP sesuai dengan PERMA 002 tahun 2012.  

Dilakukannya pengawasan melekat dab sterilisasi dari pihak ketiga. Diadakan evaluasi secara berkala kinerja dan tingkah laku para pegawai dalam hal sterilisasi  ruangan untuk menghindari pegawai peradilan berhadapan langsung dengan para pihak sehingga peradilan dapat berjaln secara objektif dan sewajarnya.
Out Comes dan manfaat kinerja Mahkamah Agung yang terukur, paska KMA 128 tahun 2014 semua kegiatan Mahkamah Agung tidak berorientasi pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, namun sudah berorientasi pada hasil dan manfaat serta berorientasi pada performa kinerja yang merupakan tuntutan peningkatan pelayanan publik.

Akhir kata, semoga acara ini berlangsung dengan baik dan dapat menyusun anggaran secara efektif dan efisen demi mencapai Badan Peradilan yang Agung.
      

Comments
0 Comments

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Untuk Sementara Pesan di Moderasi....
Menghindari Beberapa konten2 yang negatif ...
Berfikir yang Baik dan tinggalkan jejak yang baik..
Terima kasih